Sejarah dan Struktur Organisasi Bakamla yang Perlu Diketahui

Sejarah dan Struktur Organisasi Bakamla yang Perlu Diketahui

Bakamla, singkatan dari Badan Keamanan Laut, merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara di perairan, sejarah dan struktur organisasi Bakamla perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Sejarah Bakamla dimulai pada tanggal 13 Mei 2014, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Dalam peraturan tersebut, Bakamla ditetapkan sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, sejarah berdirinya Bakamla merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia yang luas. “Bakamla hadir untuk melindungi sumber daya alam, keamanan nasional, serta menjaga kedaulatan negara di laut,” ujar Aan Kurnia.

Struktur organisasi Bakamla terdiri dari beberapa bagian, antara lain Deputi Bidang Operasional, Deputi Bidang Sumber Daya, dan Deputi Bidang Pengawasan. Masing-masing deputi memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam menjalankan misi Bakamla dalam menjaga keamanan laut.

Menurut Ahli Hukum Laut, Prof. Hikmahanto Juwana, struktur organisasi Bakamla yang terdiri dari Deputi Bidang Operasional, Sumber Daya, dan Pengawasan merupakan upaya untuk memaksimalkan kinerja lembaga dalam menjalankan tugasnya. “Dengan struktur yang terorganisir dengan baik, diharapkan Bakamla dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan di perairan Indonesia,” ujar Prof. Hikmahanto.

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan laut Indonesia, pengetahuan mengenai sejarah dan struktur organisasi Bakamla perlu diketahui oleh masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan dukungan masyarakat terhadap Bakamla dapat semakin meningkat sehingga tugas lembaga ini dapat terlaksana dengan baik demi keamanan dan kedaulatan negara di perairan Indonesia.