Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pelanggaran Batas Laut di Indonesia

Peran pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara terhadap wilayah perairan. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat bertindak tegas dan efisien dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, pelanggaran batas laut di Indonesia seringkali terjadi akibat minimnya pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam menanggulangi hal tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait guna meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia.

Selain itu, kerjasama antar negara juga menjadi hal yang penting dalam menanggulangi pelanggaran batas laut. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Fadlansyah Lubis, kerjasama regional maupun internasional dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum di perairan Indonesia.

Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai regulator dan penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan negara terhadap wilayah perairan. Dengan adanya langkah-langkah yang konkret dan tegas dari pemerintah, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat diminimalisir dan tidak terjadi secara berulang.